Senin, 13 Agustus 2012

Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi, Di Polisikan

Terkait dugaan kasus penipuan seorang mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi terhadap karyawan Koperasi Morea, Nelce Arebo, aparat Polsek Jayapura masih menyelidiki perkara tersebut. Bahkan aparat juga menelusuri sumber dana Nelce Arebo. Pasalnya korban hanya berprofesi sebagai tenaga koperasi.

Kamis, 09 Agustus 2012

Tidak Puas Warga Kampung Kasukwe Palang Jalan

SARMI - Buntut dari ketidakpuasan terhadap pembayaran upah pembersihan pinggiran jalan (pembabatan matahari) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui Dinas Pekerjaan Umum, , senin (23/4) kemarin , warga kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, melakukan aksi pemalangan di poros jalan menuju kantor DPRD, Otonom, dan Kantor Bupati.
Sekretaris Kampung Kasukwe, Melky Mare yang bertindak langsung sebagai kordinator aksi pemalangan ketika ditemui Bintang Papua di lokasi pemalangan, menuturkan bahwa yang menjadi dasar diadakannya aksi pemalangan pagi ini (kemarin-red) adalah rasa ketidakpuasan dengan upah yang diberikan.

Selasa, 07 Agustus 2012

ISPA Tertinggi di Sarmi


JUBI --- Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) menduduki peringkat pertama di Puskesmas Sarmi, Kabupaten Sarmi. Sejumlah 1400 kasus ditangani Puskesmas Sarmi pada Januari-Mei 2009. Diperkirakan, di 2010 jumlah ini terus meningkat selama perubahan iklim dan sistem sanitasi lingkungan belum dibenahi.
Menurut Kepala Puskesmas Sarmi Luwunaung, ada siklus peningkatan pasien selama musim hujan. “Memasuki musim hujan biasanya pasien meningkat, sanitasi rumah yang buruk menambah jumlah penderita,” kata dia, Senin (8/2).

Korupsi menghantui bonggo timur

Benarkah dana bantuan untuk bangdes persawahan,coklat untuk masyarakat/memperkaya oknum tertentu ? kesimpang siuran ini Mengambil keuntungan mengatasnamakan petani dan orang miskin/Korupsi yg mengatasnamakan masyarakat dan transmigrasi..kenyataan berbeda,rakyat dipemukiman sp golongan tertentu yg menerima bantuan bukan petani sesungguhnya,banyak yg mengeluh soal ketidak adilan ini,jatah beras murah pun diperjual belikan 1 karung 200-250 rb /karung oleh instansi tertentu..oknum tertentu memperkaya dirinya dari hidup masyarakat awam..dibonggo sp 6 sertifikat tanah tidak diberikan sudah lama yg katanya sudah dibagikan dari tahun 2005..ada yg membayar 200-500rb tp kenyataanya tipu belaka..mereka tidak tahu harus melapor kemana?????????????????

Banjir di Sarmi, Papua, Ratusan Rumah Terendam


TEMPO.CO, Jayapura - Ratusan rumah terendam akibat banjir yang melanda permukiman warga di Kota Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua, Sabtu 28 Juli 2012. Hujan sejak tiga hari ini juga menggenangi pasar Sentral Sarmi, Wilayah Kuma, Jembatan Merah, dan jalan menuju Kota Baru, Petam.

“Tapi sekarang sudah mulai surut. Air kemarin di beberapa titik setinggi pinggang orang dewasa,” kata Sonny, warga Sarmi, Sabtu sore.

Ada Enam Kasus HIV-AIDS di Sarmi

Jayapura (6/8)---Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, DR. Hermanus Arwam, M.Kes menegaskan hingga saat ini ada 6 kasus HIV/AIDS di Sarmi, bahkan sampai saat ini belum ada penanganan yang serius, karena KPA Sarmi yang belum maksimal dalam bekerja.

“Sampai hari ini belum ada penanganan yang serius. Jadi mulai tahun ini 2012 kita mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan di dua tempat di Puskesmas Bonggo dan Puskesmas Sarmi dalam hal VCT,”ujar Arwam di Restauran B-One Jayapura, Minggu, (5/8) malam.

Data Kegiatan Unjuk Rasa di Wilkum Polda Papua

Kasus Keabsahan Pelantikan Bupati Sarmi 2011-2016 ternyata disikapi Masyarakat Sarmi, hal ini terbukti dengan dilaksanakannya Demo ke Kantor DPRD Kabupaten Sarmi pada bulan Februari 2012

Bupati Sarmi Belum Dilantik

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Pertama, perkembangan pelaksanaan Pilkada 2011. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan Pilkada di 87 daerah, yang meliputi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di 5 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Barat, Banten dan Gorontalo. Yang kedua Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di 71 kabupaten. Yang ketiga, Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di 11 kota.